Fungsi Perwakilan Diplomatik

Kata diplomatik berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu diploma, yang berarti piagam, surat perjanjian, atau dokumen yang mengukuhkan suatu kehormatan atau kewenangan hak-hak tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya kata diploma digunakan secara luas, khususnya dalam hubungan diplomatik dan diplomasi serta dunia politik.Diplomasi secara umum diartikan sebagai seni berunding (the art of negotiation). Setiap perundingan menuntut kemahiran merumuskan kalimat demi kalimat secara tepat. Namun, hal ini pun bukan unsur yang paling mendasar, sebab dalam perundingan internasional diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang pokok pembicaraan perundingan. Dengan demikian, kemahiran diplomatik bukan sekedar berbentuk oratorik atau kemahiran berbicara (verbal skill).

Diplomasi terdiri atas teknik  dan prosedur pelaksanaan hubungan antar negara, sehingga diplomasi merupakan alat pelaksanaan hubungan internasional (diplomatik) yang keberhasilannya bergantung pada kemampuan, kemahiran, kecakapan, dan keahlian seorang diplomat. Hubungan diplomatik merupakan penerapan dari keberadaan diplomasi.

Kaitan antara politik luar negeri dengan diplomasi sangat erat. Politik luar negeri suatu negara merupakan pokok dari hubungan luar negerinya, sedangkan diplomasi merupakan alat/sarana pelaksanaan politik luar negeri.

Diplomat dalam arti umum adalah semua anggota kementerian luar negeri dan secara khusus adalah mereka yang bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan. Adapun perwakilan diplomatik adalah wakil resmi dari negaranya di negara lain, atau agen antara kementerian luar negeri dengan kementerian luar negeri dari negara dimana ia ditempatkan. Diplomat juga berarti orang yang melakukan perundingan  (negotiation). Perundingan (negotiation) adalah usaha utama (par excellence) untuk mencapai persetujuan/perjanjian dengan jalan kompromi dan kontak secara langsung.

Perwakilan diplomatik Negara Republik Indonesia dapat terbentuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ditempatkan pada suatu negara atau beberapa negara tertentu dan Perutusan tetap Republik Indonesia yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional tertentu.

KBRI dan Perutusan tetap Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Jika Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya, ditunjuk Kuasa Usaha Sementara (Charge affairs ad interim) yang bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik.

Penunjukkan wakil-wakil negara untuk hubungan diplomatik diatur menurut cara-cara yang berlaku di negara tersebut (negaranya). Namun sebelum terjadi pengangkatan dan penukaran para diplomat, kegiatan pendahuluan telah dilakukan oleh setiap Kementerian Luar Negeri negaranya (persetujuan antara negara penerima dan negara pengutus). Kegiatan tersebut dinamakan agreement, sedangkan prosedur untuk menentukan persetujuan disebut demande d’agreation.

Persona Grata adalah persetujuan penempatan seorang calon duta. Para diplomat yang telah diajukan oleh negaranya diberi Surat Kepercayaan (lettre de creance) oleh  Departemen Luar Negerinya setelah ditandatangani oleh Kepala Negara. Surat kepercayaan itu merupakan:

  1. Dokumen resmi tentang identitas calon dan kebenarannya,
  2. Surat bukti bahwa ia adalah diplomat yang diutus secara sah, atau  
  3. Sebagai surat pengangkatan resmi dari seorang diplomat.

Setelah diplomat tersebut sampai di negara penerima, maka surat kepercayaan itu diserahkan kepada kepala negara dari negara penerima, melalui upacara dan formalitas yang berisi pidato dari diplomat dan kepala negara. Biasanya naskah kedua pidato (salinan) itu sebelumnya sudah dikirim atau dipertukarkan dan diketahui oleh menteri luar negeri masing-masing.

Hak kedutaan aktif adalah hak untuk mengangkat perwakilan diplomatik. Adapun yang dimaksud dengan hak kedutaan pasif adalah hak untuk menerima perwakilan diplomatik negara asing.

Misi suatu diplomatik dapat berakhir melalui beberapa cara sebagai berikut:

  1. Berhenti karena dipanggil pulang (recall) oleh pemerintahnya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena:
  1. Diberhentikan dari jabatannya.
  2. Dipanggil pulang untuk berkonsultasi (situasi bilateral tegang)
  3. Dipindah atau dialihkan tugas.
  4. Tindakan pendahuluan untuk pemberhentian.
  5. Berhenti berdasarkan permintaan pemerintah negara di mana diplomat itu ditempatkan. Hal ini dapat terjadi karena:
  1. di persona non grata-kan
  2. di recall karena atas situasi yang tegang antara kedua negara yang merupakan awal dari permusuhan.

Pengakhiran misi diplomatik pada umumnya disebabkan oleh adanya ketegangan di antara kedua negara. Walaupun demikian, jarang sekali terjadi pengusiran para diplomat tanpa melalui pemanggilan dari pemerintahnya. Jika pemerintahnya menolak, pemerintah asing tersebut akan menyerahkan paspor diplomat itu.

Di dalam negara tertentu, kepala Perwakilan Diplomatik mempunyai seorang Deputy Chief of Mission (Wakil Kepala Perwakilan). Biasanya dialah yang ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Sementara jika Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh berhalangan.

Selain itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dibantu oleh beberapa pejabat yang disebut atase, yaitu sebagai berikut:

  1. Atase pertahanan adalah Perwira TNI dari Kementerian Pertahanan Keamanan yang diperbantukan  pada Kementerian Luar Negeri dan ditempatkan di perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas perwakilan di bidang pertahanan keamanan.
  2. Atase teknik adalah pegawai negeri suatu kementerian di luar Kementerian Luar Negeri dan Kementerian  Pertahanan dan Keamanan atau pegawai negeri suatu Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bersangkutan. Contoh Atase Kebudayaan, Atase Perdagangan.

Untuk keperluan tertentu pembukaan kantor pada bidang teknis tertentu sering dilakukan. Atase perdagangan di kota-kota pusat perdagangan dalam satu negara di luar kedutaan berada. Misalnya, dalam rangka perdagangan tembakau, Indonesia membuka atase perdagangan di Bremen.

Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia di negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Perwakilan diplomat mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional.
  2. Perwakilan diplomat melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara Republik Indonesia di negara penerima.
  3. Perwakilan diplomat melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia dengan organisasi internasional serta mengembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
  4. Perwakilan diplomat melaksanakan pengamatan, penilaian, dan penalaran.
  5. Perwakilan diplomat menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
  6. Perwakilan diplomat menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian.
  7. Perwakilan diplomat melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Diplomatik.

Perwakilan diplomatik sebagai wakil negara mempunyai dan memperoleh kekebalan dan keistimewaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara penerima sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Diplomat memiliki asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Asas ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Dengan demikian, para diplomatik beserta para pegawainya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima dimana mereka ditempatkan.

Menurut Konvensi Wina 1961, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukanlah untuk kepentingan individual semata-mata, melainkan guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Pada pokoknya, kekebalan diplomatik antara lain meliputi:

  1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik.
  2. Negara penerima harus melindungi perwakilan diplomatik dari serangan atau ancaman kekuasaan.
  3. Kekebalan dan perlindungan gedung kedutaan dan tempat tinggal.
  4. Kekebalan dan perlindungan terhadap harta benda yang ada hubungannya dengan negara pengirim.
  5. Perwakilan diplomatik bebas dari paksaan yuridis, bebas dari peradilan setempat, dan bebas dari keharusan menjadi saksi.
  6. kekebalan korespondensi, yaitu hak mengadakan komunikasi dengan menggunakan perwira sandi. Surat-surat yang dialamatkan dan dikirim oleh kedutaan tidak boleh disensor. Disamping itu, masih terdapat hak-hak istimewa, seperti kekebalan membayar  pajak, prioritas menggunakan alat-alat komunikasi, hak untuk mengibarkan bendera negaranya di kediaman duta, hak memakai seragam diplomatik, hak mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka.

Dalam membina hubungan dengan negara lain. KBRI harus selalu berpijak pada asas-asas politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia serta berorientasi kepada kepentingan nasional. Dalam peranan politisnya untuk menjalin hubungan dengan negara lain KBRI tidak boleh melupakan aspek-aspek ideal dari kebijaksanaan hubungan luar negeri yang telah ditentukan dan dalam setiap pelaksanaannya harus dikaitkan dengan kondisi riil yang sedang dihadapi.

Maksud pembinaan hubungan nonpolitik adalah pembinaan hubungan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini pada hakikatnya adalah dalam rangka usaha pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Secara keseluruhan, peranan KBRI adalah menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan kepentingan nasional pada khususnya. dan menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera pada umumnya.

Sumber :

Abdulkarim, Aim. 2018. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *